Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko
Rabu, 1 September 2010 | 19:48 WIB
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Pekerja memasang poster bergambar desain gedung baru DPR sebelum berlangsung acara sosialisasi pembangunan gedung baru itu oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Senin (30/8).
JAKARTA, KOMPAS.com — Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Indonesia Andrinof A Chaniago menilai, DPR telah mengajarkan kemewahan dan pemborosan kepada mereka yang menduduki dan akan menduduki jabatan publik. Seharusnya DPR justru menjadi pengendali bagi sebagian pejabat negara dan pejabat pemerintah yang cenderung membangun fasilitas berlebihan.
"Biaya sekitar Rp 10 juta per meter persegi, jelas biaya pembangunan paling mewah karena biaya itu melebihi biaya pembangunan hotel bintang lima per meter perseginya," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/9/2010).
Luas lantai bangunan yang akan dibangun juga mengasumsikan gedung yang sekarang tidak terpakai lagi. Ini artinya juga pemborosan. "Wakil rakyat jangan mengangkat status dan wibawa dari kemewahan fasilitas. Fasilitas yang cukup perlu, tetapi jangan ikut berlomba mendapatkan kemewahan," ujarnya.
Untuk dihormati dan mengangkat status sebagai wakil rakyat yang diperlukan, justru tingkah laku yang peka terhadap nasib mayoritas rakyat. Kalau rakyat sudah makmur, sah-sah saja wakil rakyat dapat fasilitas mewah. "Tapi ini negara yang mayoritas rakyatnya miskin dan mendekati miskin, sungguh keterlaluan," ujarnya.
Dikutip dari: http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/09/01/19485168/DPR.Ajarkan.Kemewahan.dan.Pemborosan"Biaya sekitar Rp 10 juta per meter persegi, jelas biaya pembangunan paling mewah karena biaya itu melebihi biaya pembangunan hotel bintang lima per meter perseginya," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/9/2010).
Luas lantai bangunan yang akan dibangun juga mengasumsikan gedung yang sekarang tidak terpakai lagi. Ini artinya juga pemborosan. "Wakil rakyat jangan mengangkat status dan wibawa dari kemewahan fasilitas. Fasilitas yang cukup perlu, tetapi jangan ikut berlomba mendapatkan kemewahan," ujarnya.
Untuk dihormati dan mengangkat status sebagai wakil rakyat yang diperlukan, justru tingkah laku yang peka terhadap nasib mayoritas rakyat. Kalau rakyat sudah makmur, sah-sah saja wakil rakyat dapat fasilitas mewah. "Tapi ini negara yang mayoritas rakyatnya miskin dan mendekati miskin, sungguh keterlaluan," ujarnya.
Hmmmmmm.......bisa dbayangkan tidak?????
DPR sebagai wakilnya rakyat bukannya melindungi rakyat tapi malahan bersenang-senang diatas penderitaan rakyat. Bangunan mewah tidak bisa mencerminkan kemakmuran dari suatu negara, suatu negara bisa dikatakan makmur apabila bisa menekan angka kemiskinan dan rakyat2nya sudah hidup sejahtera.
Tapi kenyataannya di Indonesia,masih banyak terdapat rakyat2 yang menderita,banyaknya pengemis, pemulung dan angka kemiskinan yang banyak sedangkan pemerintah hanya bisa menonton saja. Seharusnya sebagai pemerintah yang peduli dengan rakyatnya bisa bersikap lebih adil,jangan hanya mementingkan kepentingan yang bersifat pribadi tetapi utamakanlah yang bersifat umum. Dengan begitu rakyat-rakyat Indonesia akan lebih menghargai negara ini.
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO
5 komentar:
rasanya wajar saja jika masyarakat merasa gerah dengan pemberitaan tentang pembangunan gedung DPR yg baru,, kesan yang didapat masyarakat adalah para wakil rakyat hanya menghambur-hamburkan anggaran untuk sesuatu yang tidak diperlukan.
DPR juga harus menjelaskan kepada masyarakat alasan mereka ingin mendirikan gedung yang baru. apakah gedung yang lama mengalami kerusakan berat dan tidak layak pakai lagi sehingga harus dibangun yang baru? kalau memang rusak, hrus diperlihatkan krusakannya, seberapa tidak layak pakainya gedung yang lama,, karena kalau MEMANG tidak layak dipakai lagi, tidak ad salahnya membangun yang baru,,
kabar mengenai gedung DPR yg pernah saya dengar sebelumnya adalah tentang Pong Harjatmo yang mencoret gedung DPR dengan kata "JUJUR ADIL TEGAS",, tapi itu tidak bisa disebut sebagai 'kerusakan', kan?
apakah harga diri anggota DPR tercoreng karena masih harus menggunakan gedung yg pernah dicoret sehingga memutuskan untuk membangun gedung yg baru?? well,, semoga saja nanti para wakil rakyat itu akan menjelaskan alasannya.
sekedar saran aj ni,, sebelum memutuskan untuk membangun gedung yang baru, sebaiknya dipikirkan lagi nilai manfaatnya.. apakah dengan membangun gedung yg baru dan memberikan fasilitas yg lengkap, kinerja wakil rakyat kita akan lebih baik??
fasilitas apa si yg diperlukan anggota DPR?? mobil dinas? ud ad,, kantor? jg ud,, alat kerja? lengkap dan canggih..
SPA? relaksasi? kolam renang? jika memang diperlukan, bisa langsung ke SPA.. tidak perlu membangunny di gedung DPR,, bagaimana pun it adalah gedung untuk wakil rakyat guna menampung aspirasi rakyat, bukannya hotel untuk para wakil rakyat,,
Yap, seharusnya yg lebih diperhatikan adalah masyarakat kita yg masih banyak yang hidup susah, miskin.
Banyak anak2 yang ga bisa sekolah karena ga ada biaya.
Sekolah2 banyak yang rusak, ga layak pakai lagi.
Belum lagi sekarang byk masalah yang timbul gara2 gas elpiji 3kg yang lebih serem dari bom itu.
Biaya yang dianggarkan untuk pembangunan gedung baru DPR sangatlah berlebihan. Apalagi direncanakan adanya tempat fitness, spa, dll. Dengan alasan anggota DPR bisa lebih sehat.
Kalau ingin sehat, bisa aja kok fitnes diluar, banyak tempat fitnes lain, spa juga, tempat rekreasi juga. Kenapa musti dibangun di gedung DPR? Pake duid negara kan sayang aje, hemat dikit kenapa..
Well, kita kembalikan pada orang DPR, apakah mereka merasa layak mendapatkan semua fasilitas itu? Apakah kinerja mereka sudah sepadan dengan apa yang akan diberikan? Mereka terlalu manja, dan cuma mencari kesenangan saja. Mengkritik pemerintah memang mudah, selalu saja ada yang mengecewakan. Sekarang ingin membuat gedung baru? Dari sisi manapun kita tidak bisa melihat bahwa pembangunan itu berarti.
aneh2,...ckckc.
DPR lebih memprioritaskan pembangunan gedung yang sebenarnya kalah jauh dalam hal priority,urgensi dengan masalah kemiskinan di masyarakat,,
gmn bisa mereka "ngotot" untuk membangun gedung neh, sedangkan klu mslh pemberian alokasi anggaran untuk pendidikan, infrastruktur dan layanan umum sangat acuh tak acuh
sebenarnya anggota dewan mau menjalankan pemerintahan atau mau hidup mewah????
40% dari 1,8T itu masuk kocek
jadi itu mengapa mereka ngotot
semua harga sudah mark up 40% demi keuntungan pribadi serta untuk gaya.... dengan gedung yang super duper MEWAH
Posting Komentar